Usulan tersebut dijadwalkan masuk agenda rapat paripurna DPR pada Kamis (12/11/2026).
Situasi ini membuat persoalan politik semakin ramai. Di satu sisi muncul kabar pengunduran diri, sementara di sisi lain DPR mulai mendorong penggunaan hak konstitusionalnya.
Ibarat pertandingan sepak bola, peluit belum dibunyikan, tetapi penonton sudah ramai berdebat soal siapa yang harus keluar lapangan.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Gibran. Masyarakat membutuhkan penjelasan langsung, apakah benar surat pengunduran diri sudah diserahkan kepada Presiden Prabowo atau kabar tersebut hanya informasi yang belum terkonfirmasi.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar urusan pribadi seorang pejabat negara. Jabatan wakil presiden memiliki konsekuensi konstitusional dan menyangkut kepastian pemerintahan.
Tanpa penjelasan langsung dari Gibran, berbagai spekulasi akan terus bermunculan. Mulai dari soal pengunduran diri, polemik dokumen pendidikan, hingga dugaan manuver politik.
Pada akhirnya, publik tidak membutuhkan teka-teki bersambung. Yang dibutuhkan adalah penjelasan resmi, surat yang jelas keberadaannya, serta kepastian sesuai aturan konstitusi.
Sebab, kalau benar mundur, katakan mundur. Kalau belum, jangan biarkan rakyat terus menebak-nebak.
Jangan sampai urusan surat pengunduran diri lebih misterius daripada surat cinta yang tak pernah sampai ke tujuan. ***