Muzani mengatakan, MPR langsung menindaklanjuti surat tersebut dengan menggelar rapat pimpinan pada hari yang sama.
Langkah berikutnya adalah mengadakan rapat gabungan yang melibatkan pimpinan fraksi MPR dan kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Rapat tersebut akan membahas langkah-langkah selanjutnya terkait proses pengunduran diri Gibran.
“Sehingga MPR bisa segera mengadakan rapat gabungan yang akan diikuti oleh para pimpinan fraksi MPR dan kelompok DPD untuk menentukan langkah-langkah berikutnya,” ujar Muzani.
Baca Juga: Menelusuri Keindahan Hutan Mati dan Spot Instagramable di Kawah Putih Ciwidey
Artinya, setelah Gibran menyelesaikan urusan penyerahan surat, kini giliran MPR yang harus menyelesaikan urusan administrasi dan konstitusionalnya.
Persoalan pengunduran diri Gibran ternyata juga membawa pekerjaan rumah bagi Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Muzani, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari sejak pengunduran diri Gibran untuk menetapkan wakil presiden definitif yang baru.
Sementara itu, Presiden Prabowo memiliki waktu 14 hari sejak surat permintaan dari MPR dikeluarkan untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden pengganti Gibran.
Baca Juga: Menelusuri Keindahan Hutan Mati dan Spot Instagramable di Kawah Putih Ciwidey
Dengan demikian, proses pergantian wakil presiden tidak bisa dilakukan asal tunjuk seperti memilih ketua panitia acara.
Ada tahapan dan batas waktu yang harus dipatuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kini, perhatian publik bukan hanya tertuju pada siapa calon pengganti Gibran, tetapi juga alasan di balik keputusan pengunduran dirinya.
Sebab, Gibran memang disebut tidak banyak bicara saat menyerahkan surat. Namun, semakin sedikit penjelasan yang diberikan, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul di tengah masyarakat.
Surat sudah diserahkan, rapat sudah disiapkan, calon pengganti mulai ditunggu. Tinggal satu yang masih membuat penasaran: sebenarnya apa alasan Gibran memilih mundur? ***