Perpres Perlindungan Ojol Resmi Terbit, Atur Kemitraan hingga Jaminan Sosial Pengemudi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan penyusunan peraturan tersebut telah melalui proses sinkronisasi dan harmonisasi yang melibatkan sejumlah kementerian.

Kementerian yang terlibat antara lain Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Sekretariat Negara.

Baca Juga: Prabowo Kunjungi Halmahera Tengah, Pemerintah Percepat Hilirisasi dan Pengembangan Industri Energi Baru

Menurut Dasco, proses tersebut dilakukan agar pemerintah memiliki satu aturan yang dapat mengatur ekosistem transportasi digital secara lebih menyeluruh.

Kehadiran Perpres diharapkan memberikan landasan bagi pelaksanaan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengemudi dan perusahaan aplikator.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko menjelaskan bahwa Perpres Nomor 27 Tahun 2026 mencakup sejumlah aspek.

Materi yang diatur meliputi sistem elektronik, usaha mikro dan kemitraan, jaminan sosial, ketenagakerjaan, serta ketentuan mengenai penerbitan peraturan pelaksanaan.

Baca Juga: Presiden Prabowo Beri Taklimat kepada 800 Perwira Tinggi TNI-Polri di Istana

Aturan tersebut nantinya akan dilengkapi dengan sejumlah peraturan turunan.

Masing-masing kementerian yang berkaitan dengan substansi Perpres akan menerbitkan aturan pelaksana sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

Pemerintah menargetkan seluruh peraturan turunan tersebut dapat diterbitkan paling lambat pada 31 Desember 2026.

Setelah Perpres diterbitkan, koordinasi antarkementerian juga akan terus dilakukan untuk memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai ketentuan.