Penyadapan Jadi Sorotan, Kapolri Tegaskan Hukum Jalan, Soliditas Jangan Hilang

Beritaidn.com - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengingatkan seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) agar tetap solid dan kompak dalam menjalankan tugas.

Pesannya jelas: meskipun sedang ada perkara besar yang menjadi sorotan, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai ikut terganggu.

Pernyataan itu disampaikan Suyudi di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026), menyusul mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi kepolisian.

Di tengah ramainya pemberitaan tersebut, Suyudi meminta seluruh anggota Korps Bhayangkara menjadikan perkara ini sebagai bahan evaluasi.

Baca Juga: Jokowi Ingin Nama Baik Pulih, Bukan Sekadar Viral dan Ramai di Medsos

Menurutnya, situasi tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan di dalam institusi.

“Dan ini tentunya perlu menjadi pelajaran untuk kita semua, dan kami ingin Polri tetap solid, tetap menjadi sandaran masyarakat,” tegas Suyudi.

Artinya, jangan sampai urusan internal membuat tugas utama kepolisian kehilangan fokus. Masyarakat tetap membutuhkan polisi yang hadir untuk melindungi, mengayomi, dan melayani, bukan malah dibuat bingung melihat dinamika di dalam institusi.

Suyudi juga menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal (illegal access), hingga penghapusan data elektronik merupakan bagian dari proses penegakan hukum.

Baca Juga: Takut Disadap? Jangan Cuma Curiga, Kenali Tanda-tandanya!

Ia memastikan proses tersebut tidak berkaitan dengan persaingan internal, kepentingan politik, ataupun upaya menjatuhkan pihak tertentu.

“Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” ujarnya.

Menurut Suyudi, penetapan status hukum terhadap seseorang harus didasarkan pada kecukupan alat bukti.

Semua tahapan juga wajib mengikuti mekanisme serta prosedur hukum yang berlaku.

Baca Juga: Layani 45 Ribu Siswa, Pemerintah Targetkan Sekolah Rakyat Hadir di Setiap Kabupaten dan Kota