Bukan Reuni Biasa! Prabowo dan 10 Mantan Kapolri Bahas Penyadapan hingga Kebocoran Negara

Bayangkan saja, seorang Presiden yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru harus menghadapi persoalan dugaan penyadapan. Urusan komunikasi dan keamanan negara tentu bukan perkara sepele.

Namun, pembahasan tidak berhenti di situ. Pertemuan tersebut juga menjadi ajang penyampaian komitmen para purnawirawan Polri untuk mendukung pemerintahan Prabowo.

Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, menyampaikan dukungan organisasi purnawirawan Polri terhadap pemerintah.

Dukungan tersebut disampaikan agar pemerintah dapat menjalankan berbagai kebijakan untuk kepentingan rakyat sekaligus mengawal penegakan hukum berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan.

Baca Juga: Badai Dahsyat Terjang Gaza dan Rendam Puluhan Ribu Tenda Pengungsi

Pernyataan itu dikutip dari akun media sosial Sekretariat Kabinet, Senin (9/11/2026).

Dengan berkumpulnya 10 mantan Kapolri, pertemuan tersebut juga menjadi ruang komunikasi antara pemerintah dan para purnawirawan kepolisian.

Kalau urusan pengalaman, tentu para mantan Kapolri sudah kenyang dengan berbagai dinamika keamanan dan penegakan hukum selama bertugas.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengungkapkan bahwa pertemuan tersebut membahas situasi negara, termasuk persoalan kebocoran keuangan yang dinilai merugikan negara dan masyarakat.

Baca Juga: Pesona Keindahan Air Terjun Gitgit Singaraja, Air Terjun Tertinggi dan Legendaris di Bali Utara

Menurut Tito, Presiden menjelaskan berbagai persoalan tersebut kepada para purnawirawan Polri.

"Saya kira intinya pembicaraannya adalah, Bapak Presiden menjelaskan tentang situasi apa kebocoran negara dan lain-lain. Dan intinya adalah PP Polri ya sebetulnya yang lebih kompeten adalah Bapak Bambang Hendarso," ujar Tito.

Tito menambahkan, PP Polri menyampaikan dukungan terhadap langkah pemerintah, terutama program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Termasuk upaya mencegah kebocoran keuangan negara yang selama ini menjadi perhatian pemerintah.

"Saya mendengar juga intinya adalah PP Polri mendukung langkah-langkah, apa pun yang dikerjakan oleh Bapak Presiden dalam rangka untuk menyejahterakan rakyat dan kemudian mendukung program-program beliau yang prorakyat, termasuk terutama untuk mencegah kebocoran-kebocoran keuangan yang terjadi," terang Tito.