Dalam pertemuan tersebut, Prabowo juga memberikan sejumlah saran kepada Gibran.
Baca Juga: Kecelakaan Beruntun Libatkan 86 Kendaraan di Bulgaria, 11 Orang Tewas dan 48 Terluka
Selain membicarakan keinginan untuk mengundurkan diri, keduanya turut membahas persoalan dokumen pendidikan yang tengah menjadi perhatian publik.
Gibran disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya.
Ia berencana menempuh proses pembuktian melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Baca Juga: James Hill Dapat Panggilan Perdana Timnas Inggris, Gantikan Bek Arsenal yang Cedera
Prasetyo menyampaikan bahwa permintaan tersebut disampaikan Gibran secara langsung dalam diskusi bersama Presiden.
"Namun dalam diskusi Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wakil Presiden, Bapak Gibran Rakabuming Raka, di dalam pertemuan tersebut juga memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses di Peradilan Tata Usaha Negara," jelasnya.
Persoalan dokumen pendidikan tersebut menjadi salah satu latar belakang penting dalam perkembangan kabar mengenai posisi Gibran.
Melalui jalur peradilan, Gibran disebut ingin mendapatkan kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya.
Sementara itu, pernyataan Budi Arie semakin memperkuat perhatian masyarakat terhadap kabar pengunduran diri Wakil Presiden.
Meski demikian, penyampaian niat untuk mundur tidak serta-merta berarti jabatan Wakil Presiden telah berakhir.
Pengunduran diri Wakil Presiden harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
