Sertifikasi Halal Wajib Berlaku, UMK Didorong Jangan Takut Ribet

Beritaonline.co - Pemerintah lagi sibuk nyiapin pelaksanaan kewajiban sertifikasi halal yang bakal berlaku mulai 18 Oktober 2026.

Berbagai kementerian dan lembaga diajak duduk bareng supaya kebijakan ini berjalan mulus dan tidak bikin pelaku usaha geleng-geleng kepala.

Rapat Tingkat Menteri (RTM) Wajib Halal Oktober 2026 digelar di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Yang hadir bukan kaleng-kaleng. Ada Kemenko PMK, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian UMKM, BPJPH, BPOM, Badan Karantina Indonesia, KNEKS sampai Majelis Ulama Indonesia.

Baca Juga: Nadiem Ajukan Banding, Hukuman Turun Setahun, Duit Pengganti Ikutan Dipangkas

Tapi jangan salah. Rapat tersebut memang serius karena pemerintah sedang menyiapkan berbagai hal teknis sebelum aturan berlaku.

Menko PMK Pratikno mengatakan sertifikasi halal dibutuhkan untuk memberikan kepastian kepada konsumen, produsen, serta sektor perdagangan.

Menurutnya, sertifikasi halal juga berkaitan dengan kepercayaan.

"Kalau ada kepastian, konsumen nyaman, produsen juga punya pegangan. Jadi kepercayaan itu yang diperkuat," kata Pratikno dalam keterangan tertulis, Kamis (24/9/2026).

Baca Juga: Sebelum Jadi Pulau Penjara, Nusakambangan Ternyata Pernah Jadi Monumen Alam

Pemerintah juga menyadari pelaksanaan aturan di lapangan tidak selalu semudah bikin aturan di atas kertas.

Ada urusan bahan baku impor, rantai pasok, pengawasan, sampai sistem antarlembaga yang harus disiapkan.

Apalagi pelaku usaha mikro dan kecil. Pemerintah menekankan supaya kewajiban sertifikasi halal jangan sampai malah bikin usaha kecil megap-megap.

Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan menegaskan bahwa implementasi jaminan produk halal bukan untuk melarang atau membatasi perdagangan.