Baca Juga: Dapat Lokasi Tugas Jauh, Calon Manajer Kopdes Merah Putih Ada yang Pilih Mundur
Belum lagi persoalan narkotika yang membutuhkan penanganan serius.
Artinya, polisi juga dituntut mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai teknologi sudah lari sprint, sementara sistem penanganannya masih sibuk mencari sepatu.
NCW berharap kepemimpinan Suyudi mampu memperkuat kemampuan Polri dalam menghadapi berbagai bentuk kejahatan tersebut.
Suyudi sendiri memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Baca Juga: Awas Jangan Berlente-Lente di Jalan Surabaya, Tilang Manual Balik Lagi!
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, Suyudi membawa visi “Polri Bersama Masyarakat” dan memaparkan agenda transformasi Polri, termasuk penguatan kelembagaan serta efektivitas struktur organisasi.
Selain persoalan keamanan, NCW juga menyoroti pemberantasan korupsi.
Menurut Hanifa, keberhasilan penegakan hukum tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang berhasil diungkap.
Masyarakat juga akan melihat bagaimana hukum diterapkan secara konsisten, termasuk ketika perkara berkaitan dengan anggota aparat penegak hukum.
Baca Juga: Jangan Sampai Agama Jadi Kostum, Sementara Uang Rakyat Jadi Godaan
“Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tidak cukup dibangun dari angka pengungkapan. Ia dibangun dari konsistensi: siapa pun pelakunya, hukum harus tegak tanpa tebang pilih,” ujarnya.
NCW juga mendorong digitalisasi pelayanan dan pemangkasan birokrasi. Namun, menurut organisasi tersebut, perbaikan pelayanan publik perlu berjalan beriringan dengan pembenahan tata kelola internal Polri.
Setelah Suyudi mendapat persetujuan DPR, NCW menyampaikan lima harapan yang menjadi sorotan mereka.
Pertama, pembenahan internal Polri. NCW meminta reformasi dilakukan mulai dari rekrutmen, promosi jabatan hingga pengawasan internal. Proses tersebut diharapkan terbebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN.