KPAI Dorong Sekolah Rakyat Lebih Inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas

Ketua KPAI Aris Adi Leksono mengatakan, penguatan sistem pendidikan nasional perlu memberikan kepastian hukum sekaligus ruang yang lebih luas bagi anak penyandang disabilitas.

Hal tersebut disampaikannya setelah melakukan pertemuan terbatas dengan jajaran Kementerian Sosial di Jakarta, Kamis.

Baca Juga: Como 1907 Menggila, Hancurkan Lens 9-1 Berkat Hattrick Anastasios Douvikas

Menurut Aris, momentum revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) perlu dimanfaatkan untuk memperkuat kebijakan pendidikan yang inklusif.

KPAI juga mendorong adanya sinergi kelembagaan bersama Kementerian Sosial agar pemenuhan hak pendidikan anak dapat berjalan lebih optimal.

"Melalui momentum revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) serta sinergi penguatan kelembagaan bersama Kementerian Sosial, KPAI mendorong agar sistem pendidikan nasional ke depan dapat memberikan kepastian hukum dan ruang inklusif bagi anak-anak disabilitas," kata Aris.

Ia menilai tata kelola Sekolah Rakyat perlu dirancang agar mampu menjangkau seluruh kelompok anak yang membutuhkan perhatian khusus.

Baca Juga: Haaland Jadi Penyelamat, Manchester City Taklukkan Leipzig 3-2 di Liga Champions

Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang selama ini masih menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pengawasan KPAI, ditemukan bahwa banyak anak penyandang disabilitas serta anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) berisiko masuk dalam kategori anak tidak sekolah (ATS).

Salah satu persoalan yang ditemukan adalah aktivitas bimbingan di lembaga pengasuhan yang belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pendidikan nasional, baik melalui jalur formal maupun nonformal.

Akibatnya, kegiatan tersebut berpotensi tidak memperoleh dukungan pembiayaan negara, termasuk melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS).