Beritaidn.com - Urusan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) nonaktif berinisial SL tampaknya belum selesai.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus memanggil sejumlah saksi untuk dimintai keterangan.
Kali ini, giliran Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berinisial SM yang mendapat undangan dari KPK.
Bukan undangan menghadiri acara kesehatan, melainkan untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyeret SL.
Baca Juga: Van Dijk dan Brobbey Absen, Timnas Belanda Kehilangan Dua Pilar Jelang Laga Nations League
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pemeriksaan terhadap SM dijadwalkan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
“KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi SM selaku Kadinkes Bolaang Mongondow Utara di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Selasa.
Tak hanya Kadinkes, KPK juga memanggil tiga orang dari kalangan swasta berinisial AM, FOM, dan AFH untuk diperiksa sebagai saksi.
Artinya, daftar pihak yang dimintai keterangan dalam perkara ini semakin bertambah. KPK tampaknya masih ingin merangkai satu per satu potongan informasi agar perkara tersebut semakin terang.
Baca Juga: Manchester United Belum Putuskan Nasib Michael Carrick Usai Terpuruk di Zona Degradasi
Sebelumnya, pada Senin (9/11), penyidik KPK juga memanggil empat orang saksi, yakni YK yang merupakan aparatur sipil negara (ASN), serta FAT, PP, dan RB dari kalangan swasta.
Namun, dari empat orang tersebut, baru RB yang diketahui memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara tiga lainnya belum diketahui memenuhi panggilan penyidik.
Kasus ini bermula ketika KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 21 September 2026. Dalam operasi tersebut, SL bersama 13 orang lainnya diamankan.
Sehari setelah penangkapan, KPK menetapkan SL sebagai tersangka tunggal dalam perkara dugaan pemerasan dan penerimaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.
Baca Juga: Ledakan Pabrik Baja di Turkiye Tewaskan 16 Orang, Pemerintah Selidiki Penyebabnya