Baca Juga: Menjelajahi Keindahan Bawah Laut Pulau Rubiah, Surga Snorkeling di Sabang
Aris menegaskan bahwa keberadaan Sekolah Rakyat berbasis asrama atau boarding school seharusnya tidak hanya berorientasi pada pengentasan kemiskinan dan penanganan anak putus sekolah.
Program tersebut juga perlu memiliki standar pengasuhan, perlindungan, serta fasilitas aksesibilitas yang memadai.
Dengan demikian, anak penyandang disabilitas dapat memperoleh kesempatan pendidikan yang setara dan tetap mendapatkan perlindungan sesuai kebutuhan masing-masing.
Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yakni desil satu hingga empat berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Baca Juga: SM Entertainment Siapkan Comeback Besar pada Awal 2027, Seulgi hingga RIIZE Masuk Daftar
Program ini juga mengintegrasikan sejumlah layanan sosial, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Cek Kesehatan Gratis (CKG), jaminan kesehatan PBI-JK, serta keterhubungan dengan Koperasi Merah Putih dan Program 3 Juta Rumah.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, saat ini terdapat 182 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi, baik dalam bentuk rintisan maupun terintegrasi.
Fasilitas tersebut menampung sekitar 44.000 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA dengan dukungan ribuan guru, wali asrama, serta wali asuh.
KPAI berharap pengembangan program tersebut dapat disertai kebijakan yang semakin memperhatikan kebutuhan anak penyandang disabilitas.
Baca Juga: Lima Universitas Hong Kong Kuasai 10 Besar QS Asia University Rankings 2027
Dengan sistem pendidikan yang inklusif, Sekolah Rakyat diharapkan mampu menjadi sarana pemenuhan hak pendidikan bagi seluruh anak tanpa terkecuali.***