Kasus Sadap Prabowo Makin Panas, Polri Kini Selidiki Dugaan Makar

Dengan demikian, urusan penyadapan belum tentu otomatis menjadi urusan makar. Jangan sampai baru menemukan satu masalah, kesimpulannya sudah melompat terlalu jauh.

Polisi sendiri mengingatkan bahwa setiap dugaan tindak pidana harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar dugaan atau ramai dibicarakan.

Sementara itu, dalam perkara penyadapan ilegal, Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.

Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Baca Juga: Puluhan Serangan Udara Guncang Yaman, Koalisi Arab Saudi Hantam Fasilitas Pembuatan Rudal Houthi

Suyudi mengungkapkan, Listyo Sigit diduga menjadi pihak yang memberikan perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan.

“Pertama, perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS,” ungkap Suyudi.

Menurut penyelidikan, perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui grup WhatsApp.

Polisi juga menduga aktivitas penyadapan dilakukan tanpa surat permohonan penyidik dan lampiran laporan polisi.

Baca Juga: James Hill Dapat Panggilan Perdana Timnas Inggris, Gantikan Bek Arsenal yang Cedera

Wah, kalau benar demikian, grup WhatsApp yang biasanya dipakai untuk koordinasi pekerjaan justru diduga menjadi bagian dari jalur komunikasi dalam perkara hukum yang serius.

Penyidik juga mengungkap dugaan penggunaan jalur internal yang disebut jalur atensi. Melalui jalur tersebut, penyadapan diduga berlangsung tanpa memenuhi prosedur resmi.

Sasaran penyadapan disebut cukup luas. Mulai dari Presiden Republik Indonesia, lingkungan Istana, pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, hingga mahasiswa.

Dengan daftar sasaran yang begitu luas, perkara ini tentu menjadi perhatian serius. Sebab, persoalan penyadapan bukan sekadar urusan siapa mendengarkan percakapan siapa, tetapi juga menyangkut perlindungan privasi dan kepastian hukum.

Dalam perkara penyadapan, para tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.