Gaji Selangit Cuma Janji, 30 Orang Jadi Korban Perdagangan Manusia!

Di Jakarta Utara, polisi juga membongkar dugaan eksploitasi seksual terhadap tiga anak.

Para korban diduga direkrut untuk bekerja sebagai pemandu lagu atau lady companion (LC), tetapi kemudian diminta memberikan layanan seksual kepada pelanggan.

Pelaku diduga mendapatkan keuntungan dari penyewaan kamar, penjualan minuman, hingga pembayaran pelanggan yang berkisar Rp1 juta sampai Rp3 juta per hari.

Perkara ini menjadi pengingat bahwa eksploitasi terhadap anak merupakan kejahatan serius. Anak-anak seharusnya mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan kesempatan tumbuh dengan aman, bukan dijadikan sumber keuntungan oleh orang lain.

Modus lain ditemukan dalam perkara eksploitasi empat anak buah kapal (ABK) di kawasan Pelabuhan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara.

Baca Juga: Aligya Keiko dan Fathan Hidayatullah Jadi Pembalap Terbaik Asia Tenggara di Youth Olympic Dakar 2026

Para korban diduga direkrut melalui media sosial dan jaringan sponsor. Namun, setelah direkrut, mereka justru dibebani utang atau kasbon sebesar Rp6 juta hingga Rp7 juta per orang.

Bukannya bekerja dengan tenang untuk mendapatkan penghasilan, para korban malah harus menghadapi beban utang sejak awal.

Dalam perkara tersebut, polisi mengamankan sembilan orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sementara itu, Polres Metro Depok mengungkap dugaan perdagangan anak perempuan berusia 16 tahun yang dikirim ke luar negeri untuk kepentingan perkawinan pesanan.

Baca Juga: Puluhan Serangan Udara Guncang Yaman, Koalisi Arab Saudi Hantam Fasilitas Pembuatan Rudal Houthi

Agar aksi tersebut berjalan mulus, pelaku diduga memalsukan data tahun kelahiran dan nomor induk kependudukan (NIK) korban sehingga usianya tercatat sebagai orang dewasa.

Korban dijanjikan mahar sebesar Rp70 juta.

Praktik ini tentu sangat memprihatinkan. Identitas kependudukan yang seharusnya menjadi alat perlindungan justru diduga dimanipulasi untuk melancarkan kejahatan.

Dalam penanganan tujuh perkara tersebut, penyidik menggunakan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.