Dalam audiensi itu, sejumlah organisasi pelajar turut menyampaikan pengalaman dan keresahan mengenai keamanan di ruang digital.
Perwakilan pelajar juga mengungkapkan kebutuhan terhadap media sosial yang lebih aman, akses informasi yang memadai, serta lingkungan digital yang mendukung peningkatan literasi.
Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyambut baik keterlibatan para pelajar tersebut.
Ia menyebut aspirasi generasi muda menjadi masukan penting bagi pemerintah dalam memperkuat langkah perlindungan anak di dunia digital.
Meutya menjelaskan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan anak-anak mendapatkan perlindungan yang lebih baik, salah satunya melalui implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS).
Baca Juga: Empat Negara Desak Israel Buka Akses Bantuan Kemanusiaan ke Gaza, 150 Ribu Tenda Masih Tertahan
Ia juga menegaskan bahwa tanggung jawab perlindungan anak tidak hanya berada di tangan pemerintah.
Perusahaan teknologi besar yang beroperasi di Indonesia turut memiliki kewajiban untuk menciptakan layanan digital yang lebih aman bagi anak-anak.
Dalam kesempatan tersebut, Meutya mengungkapkan bahwa sebagian pelajar masih merasa belum aman ketika menggunakan media sosial.
Mereka menginginkan lingkungan digital yang lebih baik serta memperoleh informasi dan literasi yang lebih luas untuk menghadapi berbagai risiko.
Baca Juga: Jeno NCT Tuai Kritik Tajam Usai Diduga Lontarkan Komentar Colorist kepada Rekannya Haechan
Audiensi tersebut turut dihadiri perwakilan OSIS Jakarta, organisasi OSIS tingkat nasional, Maju Bersama OSIS, Generasi Berencana (Genre), dan Forum Anak.
Keterlibatan berbagai organisasi tersebut diharapkan dapat memperkuat penyebaran gerakan perlindungan anak di lingkungan pendidikan dan masyarakat.
Dengan kolaborasi antara pemerintah, lembaga legislatif, organisasi pelajar, serta perusahaan teknologi, upaya mencegah kekerasan dan perundungan diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak, termasuk mereka yang menghadapi risiko di ruang digital.***
Artikel Terkait
KPAI Dorong Sekolah Rakyat Lebih Inklusif bagi Anak Penyandang Disabilitas
Layani 45 Ribu Siswa, Pemerintah Targetkan Sekolah Rakyat Hadir di Setiap Kabupaten dan Kota
Kemdiktisaintek Gelar KPPTI 2026 untuk Perkuat Transformasi Pendidikan Tinggi Indonesia
Kemendikdasmen Targetkan 100 Ribu Sekolah Direvitalisasi pada 2027
Tiga Sekolah Rakyat di Kepulauan Riau Siap Dibangun, Anggaran Capai Rp270 Miliar per Sekolah