KPK Keluar dari Gedung ATR/BPN Bawa Tiga Koper Usai Penggeledahan Kasus HGB Summarecon

Beritaonline.co - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninggalkan salah satu gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Jakarta, Kamis malam, setelah melakukan penggeledahan terkait penyidikan dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon.

Rombongan penyidik KPK terlihat keluar dari gedung sekitar pukul 18.23 WIB. Mereka membawa tiga koper yang kemudian dimasukkan ke dalam kendaraan yang telah menunggu di area lobi gedung.

Berdasarkan pantauan di lokasi, tiga koper tersebut dibawa oleh tiga orang yang berjalan bersama rombongan penyidik.

Mereka terdiri atas dua pria dan seorang wanita. Lebih dari 10 orang terlihat keluar dari lift gedung sebelum menuju area lobi.

Baca Juga: Bandara Ngurah Rai Bakal Gelar Simulasi Darurat, Penumpang Diminta Tetap Tenang

Tiga kendaraan telah terparkir di sekitar lokasi untuk membawa rombongan meninggalkan gedung.

Sejumlah awak media yang sejak siang berada di depan lobi turut mengabadikan momen ketika tim penyidik keluar setelah menjalankan rangkaian penggeledahan.

Penggeledahan tersebut dilakukan KPK pada sejumlah ruangan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Salah satu lokasi yang digeledah merupakan ruangan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN.

Baca Juga: Pencarian KM Arupadatu I Hari Kesembilan Dipersempit, SAR Bagi Selat Sunda Jadi 8 Sektor

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan kegiatan penggeledahan dimulai pada Kamis (17/9). Menurut dia, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Hari ini, Kamis (17/9), penyidik memulai kegiatan penggeledahan. Penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi di lingkungan Kementerian ATR/BPN," kata Budi kepada para jurnalis di Jakarta.

Saat pengumuman tersebut disampaikan, Budi mengatakan kegiatan penggeledahan masih berlangsung.

KPK juga menyatakan akan terus memberikan perkembangan terkait proses tersebut sebagai bentuk transparansi dalam penanganan perkara.