Pertanyaan sederhana seperti itu penting karena pelayanan publik seharusnya mempunyai prosedur dan informasi yang jelas.
Masyarakat juga perlu menyimpan bukti pembayaran dan dokumen pelayanan apabila terjadi persoalan.
Sementara dari sisi pemerintah, transparansi, pengawasan, dan penindakan terhadap pelanggaran menjadi bagian penting untuk mempersempit ruang terjadinya pungli.
Pungli memang kadang dimulai dari nominal kecil. Tapi dampaknya bisa jauh lebih besar.
Kalau masyarakat terus merasa harus membayar uang tambahan setiap mengurus pelayanan, kepercayaan terhadap institusi publik bisa ikut terkikis.
Baca Juga: Polisi Bongkar Dapur Narkoba di Jakarta Pusat, Barang Mau Dijual Lewat Medsos
Sebaliknya, pelayanan yang transparan membuat masyarakat tahu hak dan kewajibannya.
Jadi, kalau ada yang bilang, “Cuma duit kecil, Bang, jangan dibikin ribet,” justru di situlah masalahnya.
Sebab yang perlu diberantas bukan cuma nominalnya, tetapi kebiasaannya.
Pada akhirnya, pemberantasan pungli membutuhkan kerja bareng.
Pemerintah harus memperbaiki sistem dan pengawasan, petugas wajib menjalankan pelayanan sesuai aturan, sementara masyarakat perlu mengetahui haknya dan tidak menganggap pungutan tidak resmi sebagai sesuatu yang wajar.
Sebab pelayanan publik itu hak masyarakat. (Glo)